masalah kewarganegaraan indonesia

Menunggu Lahirnya UU Kewarganegaraan yang Lebih Jelas
[Opini]
Oleh Didik Kusbiantoro
BEBERAPA waktu lalu, pebulutangkis asal Malang, Jawa Timur dan mantan juara dunia, Hendrawan membuat sebagian besar masyarakat Indonesia terkesima dan terharu, bukan karena prestasinya tapi karena kasus status kewarganegaraan yang dihadapinya.

Sekian lama mengurus status kewarganegaraan, pebulutangkis yang menjadi penentu kemenangan tim Piala Thomas Indonesia atas Malaysia di Ghuangzou China itu tidak juga mendapatkan haknya, kendati jalur birokrasi telah dilaluinya.

Kabar kesulitan yang dialami Wawan (panggilan akrab Hendrawan) sempat didengar Presiden Megawati Soekarnoputri yang sedikit berang dan kemudian memerintahkan para bawahannya menyelesaikan masalah tersebut.

Hanya dalam waktu satu hari setelah perintah orang nomer satu di Indonesia itu turun, status kewarganegaraan Hendrawan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selesai.

Kasus kesulitan memperoleh status kewarganegaraan yang dialami Hendrawan merupakan salah satu dari banyak kasus yang dialami warga lainnya, terutama etnis Tionghoa.

Meski mereka sudah puluhan tahun, bahkan nenek moyangnya tinggal di Indonesia, namun hak memperoleh status WNI agaknya masih sulit didapat.

Beruntunglah Hendrawan yang memiliki prestasi bulutangkis luar biasa dan beberapa kali mengharumkan nama bangsa di pentas internasional, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mengurus status WNI-nya--kendati sebelumnya juga berbelit-belit.

Lalu bagaimana dengan warga etnis Tionghoa lainnya yang tidak memiliki kelebihan seperti Hendrawan, tentu harus rela melalui jalur birokrasi yang panjang sebelum memperoleh pengakuan sebagai WNI.

Dalam seminar dan lokakarya hukum kewarganegaraan di Surabaya, Senin (4/11), masalah status kewarganegaraan menjadi topik pembicaraan yang serius menyusul rencana disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan.


Henry Darmawan, salah seorang peserta seminar sempat mengungkapkan kembali kasus kesulitan memperoleh SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang dialami Hendrawan akibat tidak beresnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Masak orang seperti Hendrawan yang telah mati-matian membela nama Indonesia di berbagai kejuaraan bulutangkis, masih diragukan kewarganegaraannya dan dimintai SBKRI," katanya.

Aturan lama

Masalah kesulitan memperoleh SBKRI yang dialami warga etnis Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari adanya perjanjian antara pemerintah China (dulu RRT) dengan pemerintah RI pada 22 April 1955 tentang Dwi Kewarganegaraan.

Perjanjian yang ditandatangi Perdana Menteri RRT Chou En Lai

dengan Perdana Menteri RI Sunario yang intinya soal kewarganegaraan warga Tionghoa di Indonesia tetap menggunakan asas "ius sanguinis" (kewarganegaraan setiap anak lahir menurut garis keturunan ayah).

Menyusul perjanjian tersebut, pemerintah RI kemudian menerbitkan sejumlah produk hukum, satu di antaranya Peraturan Presiden Nomer 10 tahun 1959 mengenai masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa.


Dampak dari keluarnya PP No.10/1959 itu, seperti diungkapkan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Dr Rosita Sofjan Noer MA, ratusan ribu warga etnis Tionghoa yang ada di Indonesia beramai-ramai mendaftarkan diri untuk meninggalkan RI.


"Secara hukum mereka seharusnya masih diberikan kesempatan menentukan pilihannya, sesuai perjanjian dwi kewarganegaraan (UU Nomer 2/1958) yang opsinya berlaku 1960 hingga 1962. Tapi kebanyakan dari mereka memilih meninggalkan Indonesia," katanya.


Terkait dengan masalah kewarganegaraan, berdasarkan hukum ketatanegaraan setiap negara secara berbeda menetapkan atau mengatur kewarganegaraan berdasarkan asas yang disesuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan.


Asas "ius soli" menyatakan setiap anak yang lahir menjadi warga negara dari negara tempat kelahiran, contoh negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat.


Kemudian asas "ius sanguinis" yang menyebutkan setiap anak yang lahir menjadi warga negara menurut garis keturunan ayah dan RRT (China) dulu pernah menerapkan asas ini.


Yang lain yakni asas "campuran" artinya kewarganegaraan menurut garis keturunan ayah dengan tetap menerima kelahiran sebagai pengecualian. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut asas campuran ini.


Ius Soli

Berkaitan rencana disahkannya RUU Kewarganegaraan, sejumlah kalangan menilai asas ius soli adalah yang paling pas diterapkan di Indonesia dibanding asas lainnya yakni ius sanguinis dan campuran.

Ketua Umum DPP FKKB Rosita Noer mengemukakan RUU Kewarganegaraan yang saat ini sedang digodok DPR harus lebih tegas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang.

"FKKB mengusulkan agar penentuan status tersebut berdasarkan asas 'ius soli' (tempat kelahiran)," kata Rosita dalam seminar dan lokakarya hukum kewarganegaraan.

Menurut Rosita, menengok pengalaman sejarah yang terjadi di Indonesia dan kesadaran bahwa kita hidup di tengah masyarakat dunia, seharusnya tidak ada lagi sekat-sekat dalam pergaulan masyarakat dunia.

Dari asas-asas kewarganegaraan yang ada, kata Rosita, kiranya asas "ius soli" (di mana anak tersebut dilahirkan) lebih tepat dibanding asas lainnya dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. "Hal ini juga dikaitkan dengan bentuk negara kita yang terdiri dari kepulauan dan terletak di kawasan perdagangan dunia serta kemajemukan penduduknya yang terdiri dari bermacam suku bangsa," tambahnya.

Dikatakannya, Indonesia masih terus berkewajiban merealisasikan "nation and character building" di mana untuk itu diperlukan hukum yang adil, tegas dan transparan.


"Karena itu, Undang-Undang Kewarganegaraan nantinya bisa sebagai 'test case' pertama untuk mewujudkan hal itu," tegasnya.


Mengenai masalah kewarganegaraan tersebut, Ketua MPR RI Amien Rais saat menjadi pembicara pada diskusi terbatas "Peran Masyarakat Tionghoa dan Kontribusinya dalam Membangun Negara RI", di Surabaya, Sabtu (2/11) juga menyatakan setuju dengan langkah FKKB yang memperjuangkan asas ius soli untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.


Menurut Amien Rais, negara ini sudah semestinya memberikan status kewarganegaraan seseorang, terutama etnis Tionghoa berdasarkan tempat kelahiran.

baca juga : http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/08/turunan-dua-masalah-dengan-satu-tema.html

"Apalagi, saat ini peran mereka baik di pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan juga sudah seimbang dengan masyarakat pada umumnya," katanya.


Sementara itu, sosiolog dari Universitas Kristen Petra (UKP) Surabaya Dr Lukas Musianto yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut sependapat apabila asas ius soli dipakai untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.


Menurut ia, unsur ius soli, tempat dan eksternal sangat dominan daripada unsur internal sehingga menghubungkan keturunan dengan interaksi-interaksi adalah sesuatu yang tidak tepat.


"Mengingat situasi sosiologis yang ada, asas ius soli lebih


tepat digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan. Sebaliknya, dasar keturunan hanyalah menimbulkan perpecahan, kejanggalan atau ketertinggalan sejarah," katanya.


Ketua Komisi II (bidang hukum) DPR RI, A Teras Narang SH dalam kesempatan sama berpendapat memang harus ada perubahan yang cukup mendasar dalam UU Kewarganegaraan di masa mendatang.


Menurut ia, yang perlu diingat adalah menghindari penggunaan

istilah penduduk asli atau bangsa Indonesia asli karena tidak sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945 yang membedakan penduduk antara WNI dan orang asing (WNA).

Sementara untuk golongan etnis Tionghoa, lanjut Teras Narang, proses kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada kelahiran dan pewarganegaraan seperti yang ada sekarang, tetap perlu juga dipertimbangkan melalui cara registrasi.

Selain mempermudah peranakan etnis Tionghoa yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan status sebagai WNI, juga dapat diterapkan bagi anak orang Indonesia yang orang tuanya telah lama tinggal di luar negeri, tetapi tidak mengubah status kewarganegaraan.


"Tapi prosedur registrasi menjadi WNI harus dipermudah, tidak berbelit-belit, murah dan transparan, tidak seperti saat proses naturalisasi dulu," katanya. (ant)

turunan dua masalah dengan satu tema

Kalkulus diferensial

adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk fungsi yang bernilai real dengan variabel real tunggal, turunan pada sebuah titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik tersebut. Secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik menentukan pendekatan linear terbaik fungsi pada titik tersebut.

Proses pencarian turunan disebut pendiferensialan (differentiation). Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa pendiferensialan adalah proses keterbalikan dari pengintegralan.
Turunan mempunyai aplikasi dalam semua bidang kuantitatif. Di fisika, turunan dari perpindahan benda terhadap waktu adalah kecepatan benda, dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Hukum gerak kedua Newton menyatakan bahwa turunan dari momentum suatu benda sama dengan gaya yang diberikan kepada benda.

Laju reaksi dari reaksi kimia juga merupakan turunan. Dalam riset operasi, turunan menentukan cara paling efisien dalam memindahkan bahan dan mendesain pabrik. Dengan menerapkan teori permainan, turunan dapat memberikan strategi yang paling baik untuk perusahaan yang sedang bersaing.

Turunan sering digunakan untuk mencari titik ekstremum dari sebuah fungsi. Persamaan-persamaan yang melibatkan turunan disebut persamaan diferensial dan sangat penting dalam mendeskripsikan fenomena alam. Turunan dan perampatannya (generalization) sering muncul dalam berbagai bidang matematika, seperti analisis kompleks, analisis fungsional, geometri diferensial, dan bahkan aljabar abstrak.

Kalkulus variasi
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kalkulus variasi
Salah satu contoh masalah optimalisai adalah mencari kurva terpendek anatar dua titik di atas sebuah permukaan dengan asumsi kurva tersebut harus berada di permukaan tersebut. Jika permukaan tersebut adalah bidang rata, maka kurva yang paling pendek berupa garis lurus. Namun jika permukaannya tidak bidang, maka kita tidak bisa mengetahui secara pasti kurva yang paling pendek. Kurva ini disebut sebagai geodesik, dan salah satu masalah paling sederhana di kalkulus variasi adalah mencari geodesik.Contoh lainnya adalah mencari luas permukaan paling kecil yang dibatasi oleh kurva tertutup di ruang tiga dimensi. Permukaan ini disebut sebagai permukaan minimum, dan ini dapat dicari dengan menggunakan kalkulus variasi.

PERMASALAHAN
Akan dicari penyelesaian umum dari persamaan diferensial linier non homogen berikut d²y/dx²+5dy/dx-2y=x dengan menggunakan metode variasi parameter !
C. PEMBAHASAN
Untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier non homogen, kita harus mengetahui bentuk umum dari persamaan diferensial tersebut.
Ciri-ciri dari Persamaan Diferensial Linier adalah:
Variabel terikat y dan derivatifnya hanya berderajat satu
Tidak ada perkalian antara y dan derivatifnya
Variable terikat bukan termasuk fungsi transenden, logaritma, trigonometri, exponensial
Berikut adalah contoh – contoh persamaan diferensial linier :
d²y/dx²+5dy/dx+6y=0, berikut adalah persamaan diferensial biasa linier orde 2 pangkat 1 dengan koefisien konstan.
d³y/dx³+x² d²y/dx²+x³ dy/dx=xᵡe^x , berikut adalah persamaan diferensial orde 3 pangkat 1 dengan koefisien variabel, ada unsur exponen di persamaan diferensial tersebut, tetapi unsur exponen tersebut tidak mengandung unsur y atau perkalian terhadap y, jadi persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial linier.
Bentuk Umum Persamaan Diferensial Non Homogen
Jika diketahui ada persamaan diferensial yang F(x) ≠ 0, maka persamaan tersebut disebut persamaan diferensial non homogen.

Berikut adalah contoh – contoh persamaan diferensial non homogen :
d²y/dx²+3dy/dx+2y=xe^x, pada persamaan diferensial tersebut F(x) ≠ 0 maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial non homogen.
d²y/dx²+ 4y=e^3x, pada persamaan diferensial tersebut F(x) ≠ 0 maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial non homogen.

Bentuk persamaan diferensial di atas disebut dengan PD(I)

Bentuk persamaan di atas disebut dengan PD(II) yang merupakan bentuk Persamaan diferensial tereduksi dari PD (I) dan PD(II) adalah persamaan diferensial homogen
Penyelesaian Umum dari PD(II) adalah Yc= C1Y1(x) + C2Y2(x) + …… + CnYn(x)
Penyelesaian ini diselesaikan dengan langkah reduksi orde, yang akan diperoleh persamaan karateristik, faktor – faktor karateristik, dan akan diperoleh akar – akar karateristiknya.
Penyelesaian Persamaan Diferensial Liner Tak Homogen adalah Y= Yc(x)+Yp(x) dengan Yc(x) adalah solusi PD homogen dan Yp(x) adalah solusi partikular/khusus PD tak homogen.
Penyelesaian dari PD (I) adalah Y= Yc(x)+Yp(x), dengan Yp(x) adalah penyelesaian partikular yang dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter, kali ini akan diselesaikan Yp(x) dengan metode variasi parameter.
Metode Variasi Parameter
Yc= C1Y1(x) + C2Y2(x) + …… + CnYn(x)
Untuk mencari Yp(x) , subtitusikan Ci dengan Vi, dengan i= 1,2,3, …. , n
Menjadi :
Yp(x) = V1(x)Y1(x) + V2(x)Y2(x) + ……… + Vn(x)Yn(x)
Menjadi bentuk matriks yang elementnya adalah turunan dari Yp(x)
V1`(x)Y1(x) + V2`(x)Y2(x) + …………………………. + Vn`(x)Yn(x) = 0
V1`(x)Y1(x) + V2`(x)Y2(x) + …………………………. + Vn`(x)Yn(x) = 0
Dan seterusnya sampai pada baris (n-1) kembali pada F(x)
V1`(x)Y1(n-2)(x) + V2`(x)Y2(n-2)(x) + …………………………. + Vn`(x)Yn(n-2)(x) = 0
V1`(x)Y1(n-1)(x) + V2`(x)Y2(n-1)(x) + …………………………. + Vn`(x)Yn(n-1)(x) = F(x)
Dengan menggunakan langkah eliminasi, akan didapatkan salah satu dari Vi`, kemudian untuk memperoleh Vi dapat dengan mengintegralkan Vi`
Vi(x) =∫▒〖Vi`(x)dx〗
Setelah ditemukan Vi, maka disubtitusikan ke persamaan awal Yc(x), yang Ci nya sudah diganti dengan Vi, lalu ditemukan Yp(x)
Yp(x) = V1(x)Y1(x) + V2(x)Y2(x) + ……… + Vn(x)Yn(x)
Setelah ditemukan Yp(x), lalu di dapatkan Persamaan Umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Y= Yc(x)+Yp(x)
ANALISIS
1. d²y/dx²+5dy/dx-2y=x adalah persamaan linier orde 2 pangkat 1 dengan koefisien konstan.
2. Fx≠0, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial non homogen.
3. Maka d²y/dx²+5dy/dx-2y=x adalah persamaan diferensial linier non homogen dengan orde 2 pangkat 1 dengan koefisien konstan.
TINDAKAN
d²y/dx²+5dy/dx-2y=x
= PD tereduksinya adalah d²y/dx²+5dy/dx-2y=0
= [D2+5D-2]y= 0
= Persamaan karateristiknya adalah m²+m-2m= 0
= Faktor – faktor karateristiknya adalah (m+2)(m-1)= 0
= Akar akar karateristiknya adalah m1= -2, m2= 1
= Dari akar – akar karateristiknya, maka diperoleh Yc(x) = C1 e -2x + C2 e x, Ci disubtitusi dengan Vi, maka
= Yp(x)=V1 e -2x + V2 e x,
= V1` e -2x + V2` e x= 0
= -2V1` e -2x + V2` e x= x
= 3 V1` e -2x= – x
= V1`= (-x)/e^(-2x) = -1/3 xe^2x
Disubtitusi ke persamaan V1` e -2x + V2` e x= 0
=-1/3 xe^2x.e^(-2x)+ V2` e x = 0
= V2` e x= 1/3 x
= V2`= 1/3 xe^(-x)
Mencari Vi dengan Vi(x) =∫▒〖Vi`(x)dx〗
V1(x) =∫▒〖V₁`(x)dx〗
= ∫▒〖-1/3 xe^2x dx〗
= – 1/3 ∫▒〖u dv〗
= – 1/3 [uv-∫▒〖v du〗]
= – 1/3 [x 1/2 e^2x-∫▒〖 1/2 e^2x.1〗]
= – 1/3 [x 1/2 e^2x-1/4 e^2x ]
= -1/6 xe^2x+ 1/12 e^2x
V2(x) =∫▒〖V₂`(x)dx〗
= ∫▒〖1/3 xe^(-x) dx〗
= 1/3 ∫▒〖u dv〗
= 1/3 [uv-∫▒〖v du〗]
= 1/3 [x.-e^x-∫▒〖-e^(-x).1〗]
= 1/3 [-xe^(-x)-e^(-x) ]
= – 1/3 xe^(-x)- 1/3 e^(-x)
Yp(x) = V1` e -2x + V2` e x
= [-1/6 xe^2x+ 1/12 e^2x ]e -2x+ [ - 1/3 xe^(-x)- 1/3 e^(-x) ] e x
= [-1/6 x+1/12]+ [-1/3 x-1/3]
= [-1/6 x+1/12]- [1/3 x+1/3] = -1/2 x-1/4

Penyelesaian Umumnya :
Y=Yc(x)+Yp(x)
Y = C1 e -2x + C2 e x -1/2 x-1/4
D. PENUTUP
Dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis yang dilanjutkan dengan tindakan, diperoleh penyelesaian umum dari persamaan diferensial linier non homogen d²y/dx²+5dy/dx-2y=x yaitu
Y = C1 e -2x+ C2 e x -1/2 x-1/4
E. DAFTAR PUSTAKA
Ross, shepley I. 1984. Differential Equation. New York: John Wiley&Sons,inc.
Alfi Fauzi, Fendi. 2010. Penyelesaian Persamaan Differensial Linier Non Homogen. http://fendi-fkmt.blogspot.com/2010/11/penyelesaian-persamaan-differensial.html diunduh pada 22 Mei 2013.
Squad,Math. 2012.Persamaan Differensial. http://clikmatematika88.blogspot. com/2012/02/persamaan-diferensial.html diunduh pada tanggal 22 Mei 2013.
Endah. 2012. Persamaan Diferensial Linier. http://endahbawono.blogspot.com/ 2012/03/persamaan-diferensial-linier.html diunduh pada tanggal 22 Mei 2013

keuangan di rumah sakit

Permasalahan Rumah Sakit
Potensi Permasalahan SIRS, Suatu Aplikasi SIRS yang andal apabila dapat mengantisipasi adanya perubahan dalam SOP , Kebijakan, peraturan-peraturan atau adanya pengembangan subsistem dalam rumah sakit.

Berikut ini saya akan menampilkan beberapa perubahan terbanyak yang seharusnya terjadi/ tidak dapat dihindari (karena perubahan tersebut dapat meningkatkan citra rumah sakit) , tetapi dapat menimbulkan permasalahan pada Aplikasi SIRS (asumsi telah mempunyai Aplikasi SIRS/SIMRS):

• Pelayanan Registrasi yang awalnya registrasi hanya diloket kemudian dikembangkan menjadi registrasi dibeberapa tempat atau registrasi online.
• Pelayanan obat rawat inap yang awalnya menggunakan sistem peresepan berubah menjadi penggunaan CPO (catatan pemberian obat) pada ODDD atau OUDD
• Perubahan tarif pelayanan maupun pola tarif.
• Peningkatan status klas/tingkat rumah sakit maupun adanya akreditasi rumah sakit
• Adanya Aplikasi pihak ketiga misalnya dari pemasok BAKHP/KSO atau Penjamin.
• Perubahan monitoring dan evaluasi indikator kinerja rumah sakit
• Penerapan ISO terakreditasi atau atau pengembangan standar pelayanan internasional lainya
• Penataan catatan medik dan data pelanggan
• Pengendalian Fraud atau Abuse dari aspek rumah sakit, pelanggan atau penjamin
• Perubahan pengukuran kinerja /pengganjian pegawai/karyawan

AKUNTANSI DANA

Dalam akuntansi rumahsakit, sekurang – kurangnya ada 4 macam dana yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Dana Operasional
2. Dana untuk bangunan (gedung, lab, gusang dll)
3. Dana untuk keperluan khusus
4. Dana bantuan (dari donor, kalau ada)
1. Dana Operasional.

Semua kegiatan sehari–hari yang memerlukan dana termasuk dana operasional. Disebut juga: “general Fund”.

Apabila ada dana yang tak dapat dimasukan dalam kategori dana–dana 2, 3, dan 4, maka dana tersebut diklasifikasikan sebagai dana umum, atau dana operasional. Pendapatan rumahsakit yang berasal dari pasien, baik yang dibayar langsung oleh pasien, atau oleh pihak ketiga (asuransi) atau perusahaan tempatnya bekerja , dana dari cafetaria dll, semua dimasukan dalam kategori dana operasional. Demikian pula pengeluaran–pengeluaran umpamanya sewa, biaya alat atau barang keperluan pasien, semua dimasukan kedalam dana operasional.

2. Dana Pembangunan ( Plant Fund)

Tidak saja dana untuk gedung, gudang dll yang dimasukkan kedalam kategori Plant Fund ini, tetapi juga tanah peralatan yang memerlukan biaya besar, masuk plant fund. Dalam plant fund tidak saja pengeluaran uang yang bisa terjadi, namun pemasukan juga dapat terjadi, umpanya pada pembelian/ penjualan/pertukaran tanah, bangunan dan peralatan yang mahal. Untuk mengetahui hal itu diperlukan analisa data statistik yang ada.

3. Dana untuk kegunaan khusus (Specific Purpose Fund)

Umpamanya dana yang berasal dari bantuan, donor, grant jadwal, sehingga sangat terbatas waktunya, dan spesifik penggunaannya. Dana ini harus masuk juga dalam sistem akuntansi rumah sakit dengan pencatatan khusus. Karena sifatnya yang sangat khusus, untuk mengevalusainya lebih mudah, karena kegunaan dan pemakainanya sudah tertentu dan khusus.

4. Dana Bantuan atau Endowment Fund

Adalah dana pemberian dari donor. Dana ini bersal dari donor yang investasi sifatnya. Dana ini pemakaiannya tertentu. Hasil investasi, dapat dikembangkan untuk keperluan operasional.


Dalam akuntansi dan sekurang–kurangnya adalimahal lain yang perlu pula mendapat perhatian khussu kita, yaitu :

1. Uang Pemasukan ( Revenue)

Semua uang pemasukan akibat biaya yang dibebankan atas pelayanan yang kita berikan kepada pasien, termasuk kedalam kategori uang pemasukan atau revenue.

Pencatatan tentang hal ini sangat penting agar dapat dibandingkan nantinya terhadap biaya–biaya yang diperlukan dalam pemberian pelayanan kepada pasien tersebut (apakah untung atu rugi).


2. Uang pengeluaran (expense)

Gaji pegawai, bahan–bahan, biaya-biaya lain. Semua pembiayaan dalam pelaksanaan termasuk pengeluaran

3. Aset.

Semua barang yang dipunyai dan dipergunakan oleh rumah sakit yang ada nilai uangnya, dikatakan aset. Investasi jangka panjang, maupun uang pendapatan harian dikatakan adalah aset rumah sakit. Gedung, peralatan dan uang pendapatan harian dimasukan kedalam kategori aset rumah sakit.


4. Jaminan

Hipotik, utang yang belum lunas, maupun barang, alat yang sedang digunakan tetapi belum dilunasi, dikatakan jaminan. Karena pada waktu sedang dipakai tetapi belum sepenuhnya milik rumah sakit, karena masih belum lunas.

5. Modal.

Semua aset yang tidak terutang disebutkan modal RS.

lihat juga : http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/08/problem-keuangan-daerah.html

problem keuangan daerah

Pemberian otonomi kepada daerah melalui desentralisasi dalam sebuah negara kesatuan akan membawa resiko-resiko terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi juga dalam praktiknya memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Namun, praktik desentralisasi justru melahirkan berbagai persoalan di daerah, tidak saja mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga sumberdaya daerah yang lain, yang membutuhkan pengelolaan secara profesional dan sistematis.

Kegagalan pengelolaan sumber daya daerah, selain disebabkan ketidakmampuan daerah menyelenggarakan sistem pengelolaan yang ideal, juga disebabkan karena system tax assigment di Indonesia yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tidak ideal, misalnya, selain menyebabkan kegagalan dalam mendorong kemampuan keuangan daerah juga telah menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang justru menghambat perkembangan ekonomi daerah. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya peraturan daerah yang "bermasalah" yang justru menciptakan iklim yang tidak sehat bagi perekonomian dan pertumbuhan dunia usaha secara umum. Buku yang ada di depan pembaca ini sangat membantu untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Khususnya mengenai analisis yuridis, peluang-peluang, sekaligus tantangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu sudah menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya good governance dan clean government yang menjadi simbol reformasi pemerintahan secara umum. Untuk itu upaya percepatan terhadap keberhasilan pembaruan (reformasi) manajemen keuangan bagi pemerintah daerah sudah selayaknya mendapat perhatian serius... Pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan berjalan dengan baik. Gagal dalam merencanakan sesungguhnya merencanakan sebuah kegagalan. Tulisan berikut ini menguraikan 13 permasalaha dalam perencanaan dan penganggaran di daerah berdasarkan. Edy Marbyanto.

Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang. Jadwal reses DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak match misalnya Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang. Intervensi legislative ini kemungkinan didasari motif politis yakni kepentingan untuk mencari dukungan konstituen sehingga anggota DPRD berperan seperti sinterklas yang membagi-bagi proyek. Selain itu ada kemungkinan juga didasari motif ekonomis yakni membuat proyek untuk mendapatkan tambahan income bagi pribadi atau kelompoknya dengan mengharap bisa intervensi dalam aspek pengadaan barang (procurement) atau pelaksanaan kegiatan.

Intervensi hak budget ini juga seringkali mengakibatkan pembahasan RAPBD memakan waktu panjang untuk negosiasi antara eksekutif dan legislative. Salah satu strategi dari pihak eksekutif untuk “menjinakkan” hak budget DPRD ini misalnya dengan memberikan alokasi tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun pemberian “Dana Aspirasi” yang bisa digunakan oleh anggota DPRD secara fleksibel untuk menjawab permintaan masyarakat. Di salah satu kabupaten di Kaltim, dana aspirasi per anggota DPRD bisa mencapai 2 milyar rupiah per tahun.
Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh: Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim.
Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, Karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang terjerat.

Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat penyediaan anggaran. APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, tapi dana seringkali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Juli-pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan.
Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (match). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner.

Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan Rencana tersebut adalah; indicator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat berbunga-bunga), data dasar dan asumsi yang seringkali kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam dimana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada “how to achieve” suatu target.

Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan dan masing-masing ingin menjadi arus utama misalnya gender mainstreaming, poverty mainstreaming, disaster mainstreaming dll. Perencana di daerah seringkali kesulitan untuk menterjemahkan isu-isu tersebut. Selain itu “mainstreaming” yang seharusnya dijadikan “prinsip gerakan pembangunan” seringkali malah disimplifikasi menjadi sector-sektor baru, misalnya isu poverty mainstreaming melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Kemiskinan padahal yang seharusnya perlu didorong adalah bagaimana setiap SKPD bisa berkontribusi mengatasi kemiskinan sesuai tupoksinya masing-masing. Demikian pula isu gender, juga direduksi dengan munculnya embel-embel pada Bagian Sosial menjadi “Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan” misalnya.

Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral. Ada suatu kasus dimana di suatu kawasan Dinas Kehutanan mendorong program reboisasi tapi disisi lain Dinas Pertambangan memprogramkan ekploitasi batubara di lokasi tersebut.

SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar misal Dinas Pendidikan dan Dinas PU seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai. Akibatnya proses perencanaan seringkali molor. Hal ini sering diperparah oleh minimnya tenaga Bappeda yang mampu memberikan asistensi kepada SKPD dalam penyusunan rencana.

APBD kabupaten/Kota perlu evaluasi oleh Pemprop. Disisi lain Pemprop mempunyai keterbatasan tenaga untuk melakukan evaluasi tersebut. Selain itu belum ada instrument yang praktis yang bisa digunakan untuk evaluasi anggaran tersebut. Hal ini berakibat proses evaluasi memakan waktu agak lama dan berimbas pada semakin panjangnya proses revisi di daerah (kabupaten/kota).

Kualitas hasil Musrenbang Desa/Kecamatan seringkali rendah karena kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas. Fasilitasi proses perencanaan tingkat desa yang menurut PP 72 tahun 2005 diamanahkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (bisa via Pemerintah Kecamatan) seringkali tidak berjalan. Proses fasilitasi hanya diberikan dalam bentuk surat edaran agar desa melakukan Musrenbang, dan jarang dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan.
Pedoman untuk Musrenbang atau perencanaan (misal Permendagri 66 tahun 2007) cukup rumit (complicated) dan agak sulit untuk diterapkan secara mentah-mentah di daerah pelosok pedesaan yang sebagian perangkat desa dan masyarakatnya mempunyai banyak keterbatasan dalam hal pengetahuan, teknologi dll.

Dalam praktek penerapan P3MD, pendekatan pemecahan masalah yang HANYA melihat ke AKAR MASALAH saja dapat berpotensi menimbulkan bias dan oversimplifikasi terhadap suatu persoalan. Contoh kasus nyata; di sebuah desa di daerah masyarakat dan pemerintah mengidentifikasi bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat disebabkan tidak adanya fasilitas sumber bacaan di wilayah itu. Sebagai solusinya mereka kemudian mengusulkan untuk dibangunkan “gedung perpustakaan”.

Ternyata setelah gedung perpustakaan dibangun, sampai beberapa tahun berikutnya perpustakaan tersebut tidak pernah berfungsi bahkan kemudian dijadikan Posko Pemilu. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena mereka hanya berpikir soal membangun gedung, tetapi lupa berpikir dan mengusulkan bagaimana menyediakan buku/bahan bacaan untuk perpustakaan itu, lupa mengusulkan kepengurusan untuk mengelola perpustakaan itu dll. Kondisi seperti diatas mungkin tidak akan terjadi kalau mereka berpikir dulu soal “outcome” misalnya meningkatkan minat baca 50 % warga masyarakat. Dari outcome tersebut nantinya bisa diidentifikasi output yang diperlukan misalnya: adanya gedung perpustakaan, buku atau bahan bacaan, tenaga pengelola perpustakaan, kesadaran masyarakat untuk datang ke perpustakaan dll. Dari contoh kasus itu nampaknya untuk pemerintah dan masyarakat memang perlu didorong untuk memahami alur berpikir logis (logical framework) sebuah perencanaan. Selain itu pola pikir yang ada yang cenderung berorientasi “Proyek” (yang berorientasi jangka pendek dan berkonotasi duit) menjadi orientasi “Program” (orientasi jangka panjang dan lebih berkonotasi sebagai gerakan pembangunan).

lihat juga : http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/08/rambut-rontok.html

rambut rontok

jika Anda seorang wanita dan sedang mengalami kerontokan rambut, penyakit atau kondisi medis bisa memicunya. Kenali apa yang menyebabkan kerontokan rambut.

Jumlah wanita yang mengalami kerontokan rambut dan terancam kebotakan terus meningkat. Di Amerika Serikat saja diperkirakan 30 juta wanita mengalami penipisan rambut.

Masalah kerontokan rambut kini juga banyak diderita wanita muda. Tetapi, apa sebenarnya yang menyebabkan mahkota wanita itu mudah tercabut dari akarnya? Berikut adalah beberapa penyebab dan kondisi medis yang menyebabkannya.

- Siklus pertumbuhan rambut tak seimbang
Rambut tumbuh sekitar setengah inchi perbulan. Setiap rambut tumbuh dengan fase berbeda yang berlangsung antara 2-6 tahun. Fase ini termasuk periode tumbuh dan istirahat sebelum rontok dan folikel rambut menumbuhkan untaian rambut baru.

Tetapi ada sebagian wanita yang memiliki faktor genetik sehingga mereka lebih rentan mengalami kerontokan rambut akibat proses pertumbuhan rambut tidak normal. Gangguan ini disebabkan karena hormon androgen.

- Kehamilan dan persalinan
Banyak wanita yang mengalami kerontokan rambut sementara sekitar 3 bulan setelah melahirkan. Kondisi ini disebut juga dengan telogen effluvium. Rambut akan kembali ke kondisi normal beberapa bulan setelahnya.

- Gangguan hormonal
Jika tiroid Anda sangat aktif atau tidak aktif, rambut akan terkena dampaknya. Biasanya kerontokan rambut akan berhenti setalah gangguan tiroid teratasi. Rambut juga akan rontok jika terjadi gangguan hormon androgen dan estrogen.

- Obat-obatan
Beberapa jenis obat memiliki efek samping merontokkan rambut. Namun kondisi tersebut akan berakhir setelah pengobatan dihentikan. Jenis obat yang bisa menyebabkan kerontokan rambut antara lain pengencer darah, obat asam urat, obat kemoterapi, terlalu banyak vitamin A, kontrasepsi, dan obat antidepresan.

- Infeksi
Beberapa jenis infeksi, misalnya infeksi jamur di kulit kepala, juga akan menyebabkan kerontokan rambut pada anak-anak. Dengan obat antijamur kerontokan bisa dihentikan.

- Penyakit autoimun
Diantara penyakit lain, lupus atau diabetes merupakan penyebab kerontokan rambut pada wanita. Kerontokan rambut juga bisa menjadi gejala adanya penyakit.

- Kurang gizi
Diet terlalu ketat juga akan menyebabkan kerontokan rambut. Sayangnya mengembalikan pola makan menjadi sehat kembali tak cukup untuk menumbuhkan rambut, meski kerontokannya bisa dihentikan.

- Gangguan emosional Sebagian wanita mengalami kerontokan rambut saat menghadapi situasi traumatik atau emosional. Misalnya kematian anggota keluarga, perceraian, atau merawat keluarga yang sakit parah. - Menopause

Dari beberapa gejala menopause, kerontokan rambut adalah gejala yang paling sering dialami.
Rambut terlihat rontok sudah pasti bikin hati jadi resah. Sehabis keramas kita pasti cemas melihat rambut di saluran pembuangan air.

jangan pandik terhadap rambut rontok sperti yang di utarakan di bawah ini , hal ini masih wajar 
Sesungguhnya kita tak perlu bingung jika helaian-helaian rambut tersisa di kamar mandi atau tertinggal di bantal. "Sebagai panduan, kerontokan rambut adalah normal jika tak lebih dari 100 helai per hari. Di atas itu baru kita boleh khawatir," jelas tim dokter Ristra sebuah rumah kecantikan berbasis riset ilmiah yang diawasi oleh Dr. Retno Tranggono, SpKK.
Seumur hidup setiap hari kita mengalami kerontokan rambut kurang lebih antara 40 hingga 120 lembar. Ini normal karena kerontokan itu tergantikan. Sedangkan jumlah total rambut di kepala kita ada sekitar 100 ribu lembar.
Kerontokan total, menurut British Association of Dermatologist, bakal terjadi kalau kita mengalami kerontokan misalnya 100 lembar per hari selama 1000 hari tanpa pertumbuhan rambut kembali. Siklus pertumbuhan rambutlah yang menjaga ketebalan rambut kita. Inilah cara kerja alam merawat keindahan rambut kita.
Meski demikian, tak perlu panik bila ketika rambut yang tertinggal di sisir tampak menumpuk. Karena menurut Ristra, kerontokan rambut itu adalah hal normal. Rambut memiliki siklus pertumbuhan yang terbagi dalam 3 fase yaitu, pertumbuhan (anagen) yang lamanya berkisar 2 sampai 5 tahun, fase istirahat (katagen) yang lamanya 2 sampai 4 minggu dan fase kerontokan (telogen) yang lamanya 3 sampai 4 bulan.
Setelah fase itu selesai rambut baru mulai kembali fase pertumbuhan baru. "Rambut yang rontok itu hanya sampai pada umbi rambutnya saja sedangkan papil (bibit rambut) di bawahnya sudah membuat persiapan rambut baru sebagai gantinya," jelas tim dokter Ristra yang berhasil menumbuhkan kembali rambut penderita kanker ini.
Terkait #rambut rontok
Baca Juga
Jahe, Solusi Rambut Rontok
Batas Normal Kerontokan Rambut
Kembalikan Kesuburan Rambut dengan Cara Ini
Ini Cara Alexandra Asmasoebrata Mengatasi Rambut Rontok
Editor: Anita K Wardhani

sedikt tipss Cara Mudah Mengatasi Rambut Rontok

Keindahan rambut memang tidaklah ternilai harganya. Rambut merupakan mahkota paling indah yang dimiliki oleh manusia. Namun banyak sekali permasalahan yang terdapat pada rambut tersebut. Yang menjadi masalah paling gawat adalah ketika rambut mulai rontok satu persatu. Berikut ini cara mudah untuk mengatasi rambut rontok.

Antioksidan. Bungkus 2 kantong teh hijau yang masih panas lalu balurkan ke kulit kepala anda. Manfaat yang didapat ialah teh hijau sendiri dapat meningkatkan produktifitas rambut.
Jus Alami. Ambil jus jahe, jus bawang merah dan jus bawang putih lalu gosokkan pada kulit kepala anda. Biarkan semalaman.
Minyak panas. Canola atau biasa disebut kelapa dan zaitun dicampur lalu dipanaskan. Setelah hasil pemanasan langsung dioleskan ke kepala anda sambil dipijat perlahan-lahan.
Banyak yang berpendapat bahwa stress dan tegang merupakan faktor utama rambut bisa rontok. Untuk dapat mengatasinya bisa melakukan meditasi yang biasa dilihat di media televise atau internet.

lihat juga : http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/08/pencemaran-air-di-indonesia.html

pencemaran air di indonesia

Air merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya. Untuk itu, Hari Air Sedunia diperingati setiap 22 Maret 2013. Namun, penduduk dunia masih dihantui ancaman bahaya kekurangan air dan sanitasi yang buruk. Apalagi diperparah dengan meningkatnya risiko perubahan iklim. Di Indonesia sendiri masih warga yang tak terpenuhi kebutuhan air bersih.

Hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, kondisi pencemaran air di Indonesia telah meningkat hingga 30 persen. Angka tersebut didapat dari pemantauan terhadap 52 sungai di Tanah Air mulai dari 2006 sampai 2011.

Padahal di Indonesia, pemenuhan air minum untuk penduduknya di tahun 2011 masih kurang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pemenuhan air minum aman baru 55,04 persen dan masih 80 juta masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan air minumnya. Kondisi tersebut akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pendudukan kita.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pembangunan air minum tidak bisa dilakukan sendiri‐sendiri, harus ada upaya kongkret menyatukan seluruh pihak menjalin kerjasama yang lebih luas baik dari seluruh pihak," kata Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat (22/3/2013).

Badan Perserikatan Bangsa‐Bangsa (PBB) mencatat, setidaknya ada 780 juta orang di dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan hampir 2,5 miliar tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai. Belum lagi kenyataan enam hingga delapan juta orang meninggal setiap tahunnya akibat bencana dan penyakit terkait air.

Menurut Nugroho, diperlukan kerjasama hulu untuk melindungi sumber air baku yang banyak mengalami pencemaran di Tanah Air.
Mendekati tenggat pencapaian target pembangunan milenium (MDGs), lanjut Nugroho, di Indonesia akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak baru mencapai 55, 60 persen menuju target 62, 41 persen MDGs. Indonesia juga terus berupaya mengejar ketertinggalan di sektor air minum,

Program RPA untuk Amankan Air

Untuk mengamankan air, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian yang tergabung dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) memprakarsai Rencana Pengamanan Air (RPA). Program ini didasari kesadaran tentang pentingnya kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keterjangkauan air dari hulu ke hilir.

Banyaknya pencemaran air di Indonesia sangat memprihatinkan karena keberadaan air sangat erat dengan kehidupan manusia. Itulah mengapa pelestarian dan keamanan air menjadi perhatian utama setiap pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.

"Selain sebagai salah satu upaya dalam mempercepat target MDGs 2015. program RPA ini juga diharapkan dapat menjadi solusi jitu dalam menjaga kelestarian air, sehingga kedepannya penyediaan air minum di Indonesia bisa lebih baik," ujar Nugroho Lebih lanjut.

Nugroho menyampaikan, program RPA ini juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi sungai menjadi bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai.

Program RPA merupakan salah satu upaya untuk menjamin keamanan air minum melalui pendekatan komprenhensif yang mencakup semua langkah. Mulai dari mengamankan pasokan air baku, pengelolaan air, distribusi dan pelayanan air minum, hingga pemanfaatan oleh masyarakat.

Pada tahap awal, program RPA diujicobakan pada sejumlah wilayah Indonesia, yaitu di kawasan sungai Cikapundung, Banjarmasin dan Bangka. Dalam merealisasikan program RPA di Cikapundung pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui komunitas Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung (Gemricik) untuk saling menjalin kerjasama dalam mengatasi permasalahan seputar sungai Cikapundung Ketua Gemricik, Mohammad Satori mengungkapkan, program RPA ini merupakan langkah tepat dalam menjaga kelestarian air di Indonesia. “Terlebih, kian hari tingkat pencemaran air dikabarkan semakin meningkat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya yang dalam hal ini mewakili masyarakat menyambut baik adanya program RPA tersebut. "Bahkan, kami siap mendukung seutuhnya berbagai langkah pengamanan air yang dicanangkan dalam program RPA," terangnya.(Mel/Igw)
http://health.liputan6.com/read/542058/hari-air-sedunia-80-juta-penduduk-indonesia-kekurangan-air

Berikut ini beberapa tindakan yang dapat kita lakukan oleh masyarakat sebagai Cara mengatasi pencemaran air , yaitu:
Gunakan air dengan bijaksana. Kurangi penggunaan air untuk kegiatan yang kurang berguna dan gunakan dalam jumlah yang tepat.
Kurangi penggunaan detergen. Sebisa mungkin pilihlah detergen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat.
Kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida, dan obat nyamuk cair merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air
Tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor.
Tidak menggunakan sungai untuk wahana memandikan hewan ternak dan sebagai tempat kakus.
Jangan membuang sampah rumah tangga di sungai/danau. Kelola sampah rumah tangga dengan baik dan usahakan menanam pohon di pinggiran sungai/danau.
Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar.
Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi air bawah tanah
Menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3.

Beberapa langkah di atas merupakan cara mengatasi pencemaran air secara sederhana yang dapat dimulai dari diri sendiri. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk mengatasi pencemaran air apabila kita menyadari bahwa air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan setiap orang wajib untuk menjaga dan melestarikan ekosistem air.

Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktifitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan. Limbah pemukiman mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga. Limbah pemukiman ini bisa berupa sampah organik (kayu, daun dll), dan sampah nonorganik (plastik, logam, dan deterjen).

Limbah pertanian mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktifitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk. Sedangkan limbah industri mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktifitas industri yang sering menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Asian Development Bank (2008) pernah menyebutkan pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian Rp 45 triliun per tahun. Biaya yang akibat pencemaran air ini mencakup biaya kesehatan, biaya penyediaan air bersih, hilangnya waktu produktif, citra buruk pariwisata, dan tingginya angka kematian bayi.

masalah lingkungan hidup di indonesia

A. Isu Lingkungan Lokal
Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini, antara lain: penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub Utara dan Selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini.
Contoh, Penyebab dan Dampak Lingkungan Lokal
Kekeringan : kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampak: menyebabkan ganggungan kesehatan, keterancaman pangan.
Banjir : merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Dampak: ganggungan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktifitas pangan, dll.
Longsor : adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang.
Dampaknya : terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi
Erosi pantai : terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampak : menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata.
Instrusi Air Laut : air laut (asin) mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan instrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya: terjadinya kekurangan stok air tawar, dan mengganggu kesehatan.

B. Isu Lingkungan Nasional
Tanam Untuk Kehidupan adalah satu komunitas yang punya perhatian untuk isu-isu lingkungan. Tujuan utama digelar acara ini adalah sebagai ajang pendidikan dan hiburan untuk membuka opini masyarakat agar peduli lingkungan bermaksud mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka sendiri. Acara ini sendiri juga jadi wadah kolaborasi seni budaya lokal, nasional, dan internasional dalam mengekspresikan kepedulian mereka terhadap lingkungan, mempromosikan seni budaya serta pariwisata Salatiga, dan memperluas jaringan kerjasama antara komunitas seni dan lingkungan dari Australia dan Indonesia.
Anak-anak juga ikut berpartisipasi pada acara ini Anak-anak lebih mudah diajak untuk peduli lingkungan daripada orang dewasa. Apabila sejak kecil mereka telah terbiasa untuk mencintai lingkungan, maka kebiasaan ini akan berlanjut sampai mereka dewasa nanti. Kegiatan tentang lingkungan seperti ini harusnya lebih sering dilakukan karena bagus untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
Contoh, Penyebab dan Dampak Lingkungan Nasional
Kebaran Hutan : Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia . kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksut pembukaan lahan untuk perkembunan. Dampaknya: memeberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keaneragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan asapnya bisa berdampak kenegra lain. Tidak hanya pada local namun ke negra tetanggapun juga terkena.
Pencemaran minyak lepas pantai : hasil ekploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebankan lepasnya minyak ke perairan. Dampak : mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Dapat berdampak kebeberapa negara, akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurng menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut.

C. Isu Lingkungan Global Sebelumnya orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan orang mulai menyadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Ambilah contoh penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Kenapa hutan ditebang? Tentu saja ada motivasi-motivasi manusia yang membuat mereka menebang hutan, misalnya motivasi ekonomi. Untuk skala negara, negara membutuhkan devisa untuk menjalankan roda pembangunan. Karena industri negara belum mapan dan kuat, maka yang bisa diekspor untuk menambah devisa adalah menjual kayu. Modal dan keahlian yang dibutuhkan untuk menebang pohon relatif kecil dan sederhana, bukan?
Menjadi masalah global yang mempengaruhi lingkungan juga misalnya pertumbuhan penduduk dunia yang amat pesat. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan.
Coba kita perhatikan contoh dari kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian. Pemenuhan kebutuhan ini akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air makin berkurang, akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah over-flow pada air permukaan. Ketika kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan terjadilah banjir. Banjir akan membawa berbagai penderitaan. Masalah langsungnya misalnya korban jiwa dan harta. Masalah tidak langsungnya misalnya mewabahnya berbagai penyakit, seperti malaria, demam berdarah, muntaber dll.
sumber ;  http://www.hpli.org/isu.php

Permasalahan Sungai
Sungai-sungai di Indonesia memiliki peranan penting bagi kehidupan, yaitu sebagai sarana irigasi, sumber air minum, keperluan industri, dan lain-lain. Tetapi dalam kurun waktu lima tahun ini, kualitas air telah mengalami penurunan. Hal itu disebabkan sebanyak 64 dari 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia dalam keadaan kritis. Pendangkalan sungai terjadi di mana-mana. Selain itu, sungai di Indonesia banyak yang tercemar oleh berbagai limbah di antaranya:

Limbah domestik, yaitu limbah rumah tangga berupa detergen, tinja, dan sampah yang sengaja dibuang ke sungai.
Limbah Industri berupa berbagai zat kimia dan logam berat yang berbahaya dan beracun.
Limbah pertanian seperti sisa pestisida dan pupuk.
Racun dari kegiatan penangkapan ikan yang terlarang.
Pencemaran Air Tanah
Perumahan di kota-kota padat di Indonesia banyak yang menggunakan sumur tanah sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari, menggantikan peran PAM. Akan tetapi, air tanah dari sumur-sumur tersebut mengandung bakteri Fecal coli, coliform, serta mineral-mineral seperti besi yang melebihi baku mutu. Sumber pencemaran tersebut berasal dari tempat penampungan tinja penduduk (septic tank). Akibatnya, kondisi air berwarna kuning dan berbau. Hal ini bisa saja tidak terjadi jika jarak antara septic tank dengan sumur lebih dari 10 meter. Tapi karena kota merupakan kawasan padat, hal ini menjadi sulit diimplementasikan dan terjadilah pencemaran air tanah.

Selain itu, pembuangan limbah industri yang berdekatan dengan sumur penduduk juga menyebabkan air tanah tercemar. Air tanah di kota-kota besar yang dekat pantai (seperti Jakarta) juga tercemar oleh air asin (air laut) karena penyedotan air tanah secara besar-besaran oleh industri dan berbagai bangunan besar. Karena air tanah sudah banyak tersedot, akhirnya di rongga bekas air tanah tadi air laut merembes dan mengurangi kualitas air tanah yang disedot oleh kota.

Permasalahan Hutan
Pola konsumsi masyarakat kian meningkat terutama yang berhubungan dengan hasil hutan. Kebutuhan akan kertas, mebel, dan bahan bangunan telah meningkat tajam. Hal ini dapat menguras keberadaan hutan produksi. Sebenarnya kita pun sering merusak hutan. Dengan membuang-buang kertas atau memakainya secara berlebihan, kita turut andil dalam mendorong para penebang hutan liar melaksanakan aksinya.

Berdasarkan data BPS tahun 2004, luas hutan yang telah rusak maupun kritis telah mencapai 59 juta hektar. Rata-rata terjadi pengurangan luas hutan 1,6 juta hektar per tahun. Bayangkan bagaimana kondisi hutan Indonesia 10 tahun ke depan.

Permasalahan Sampah
Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat juga bertambah banyak. Hal ini memberi kontribusi langsung pada meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangannya. Hal ini menyebabkan banyak terjadi permasalahan lingkungan hidup. Sebut saja linkungan menjadi kotor, jorok, bau, dll. Itu baru contoh sekitar. Contoh lebih lanjut adalah gejala keracunan dan merebaknya penyakit.

baca juga : http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/08/sosial-di-indonesia-dan-solusinya.html

pendidikan di indonesia

Pendidikan Indonesia memiliki sejumlah kelemahan. Namun, kelemahan itu dapat tertutup dengan perbaikan yang dilakukan oleh berbagai pihak secara sinergi.
"Ada beberapa kelemahan dalam pendidikan kita. Kalau pendidikan masyarakat itu bukan tanggung jawab Kementerian. Seperti PAUD sampai SMA harusnya adalah milik pemerintah daerah (pemda)," urai Sosiolog asal Universitas Indonesia (UI) Hanief Saha Ghafur ketika berbincang dengan Okezone, Kamis (28/2/2013).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah pusat perlu menggalang kordinasi yang lebih ketat dan lebih baik dengan pemda. Dia menilai, hal-hal yang tidak perlu didesentralisasikan tidak perlu dilakukan.

"Contoh, guru. Mereka harus dikembalikan pada pemerintah pusat walaupun sekolah adalah milik pemda. Sebab ada ketimpangan jumlah dan sebaran guru di berbagai daerah. Jumlah guru suatu mata pelajaran di sebuah daerah pun tidak merata," imbuhnya.

Mantan Staf Ahli di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu menyatakan, ironisnya, meski sebagian daerah mengalami kekurangan guru, jumlah guru secara keseluruhan di Indonesia dinilai berlebih. Oleh karena itu, tambahnya, perlu ada regulasi yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Indonesia kelebihan guru sekitar 500 ribu. Tapi ada ketimpangan antar daerah dan bidang studi per wilayah karena tidak terdistribusi dengan baik. Ada guru matematika yang menumpuk di daerah tertentu, sementara di kabupaten atau kota sebelah keadaannya berbeda. Maka, sebaiknya guru ditarik jadi milik pemerintah pusat," papar Hanief.

Dia menegaskan, kebijakan terhadap guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara tindak lanjut pembinaan guru diserahkan kepada pemerintah daerah maupun sekolah-sekolah yang bersangkutan.


1. Pembelajaran hanya pada buku paket
Di indonesia telah berganti beberapa kurikulum dari KBK menjadi KTSP. Hampir setiap menteri mengganti kurikulum lama dengan kurikulum yang baru. Namun adakah yang berbeda dari kondisi pembelajaran di sekolah-sekolah? Tidak, karena pembelajaran di sekolah sejak zaman dulu masih memakai kurikulum buku paket.

Sejak era 60-70an, pembelajaran di kelas tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Apapun kurikulumnya, guru hanya mengenal buku paket. Materi dalam buku paketlah yang menjadi acuan dan guru tidak mencari sumber referensi lain.
(http://kampus.okezone.com/read/2013/02/28/373/769222/sederet-kelemahan-pendidikan-di-indonesia)
2. Mengajar Satu Arah
Metode pembelajaran yang menjadi favorit guru mungkin hanya satu, yaitu metode berceramah satu arah. Karena berceramah itu mudah dan ringan, tanpa modal, tanpa tenaga, tanpa persiapan yang rumit. Metode ceramah menjadi metode terbanyak yang dipakai guru karena memang hanya itulah metode yang benar-benar dikuasai sebagain besar guru. Pernahkah guru mengajak anak berkeliling sekolahnya untuk belajar ? Pernahkah guru membawa siswanya melakukan percobaan di alam lingkungan sekitar ? Atau pernahkah guru membawa seorang ilmuwan langsung datang di kelas untuk menjelaskan profesinya?

3. Kurangnya Sarana Belajar
Sebenarnya, perhatian pemerintah itu sudah cukup, namun masih kurang cukup. Masih banyak sarana belajar di beberapa sekolah khususnya daerah, tertinggal jauh dibandingkan sarana belajar di sekolah-sekolah yang berada di kota.

4. Aturan yang Mengikat
Ini tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah seharusnya memiliki kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristiknya.

5. Guru tak Menanamkan Diskusi Dua Arah
Lihatlah pembelajaran di ruang kelas. Sepertinya sudah diseragamkan. Anak duduk rapi, tangan dilipat di meja, mendengarkan guru menjelaskan. seolah-olah Anak “Dipaksa” mendengar dan mendapatkan informasi sejak pagi sampai siang, belum lagi ada sekolah yang menerapkan Full Days. Anak diajarkan cara menyimak dan mendengarkan penjelasan guru, sementara kompetensi bertanya tak disentuh. Anak-anak dilatih sejak TK untuk diam saat guru menerangkan, untuk mendengarkan guru. Akibatnya Siswa tidak dilatih untuk bertanya. Siswa tidak dibiasakan bertanya, akibatnya siswa tidak berani bertanya. Selesai mengajar, guru meminta anak untuk bertanya. Heninglah suasana kelas. Yang bertanya biasanya anak-anak itu saja.

6. Metode Pertanyaan Terbuka tak Dipakai
Contoh negara yang menggunakan pertanyaan terbuka adalah Finlandia. Dalam setiap ujian, siwa boleh menjawab soal dengan membaca buku. Guru Indonesia belum siap menerapkan ini karena masih kesulitan membuat soal terbuka.

7. Budaya Mencontek

Siswa menyontek itu biasa terjadi. Tapi apakah kita tahu kalau "guru juga menyontek" ? Ini lebih parah. Lihatlah tes-tes yang diikuti guru, tes pegawai negeri yang diikuti guru, menyontek telah menjadi budaya sendiri.
penulis: Dede Fauzan, AMd (Guru SMKN 1 Pandeglang dan SMKN 10 Pandeglang)

lihat juga:  http://caramengatasimasalahh.blogspot.com/2013/08/sosial-di-indonesia-dan-solusinya.html

sosial di indonesia dan solusinya

mengenali pengertian sosial
Sosial dapat berarti kemasyarakatan.
struktur sosial - urutan derajat kelas sosial dalam masyarakat mulai dari terendah sampai tertinggi. Contoh: kasta.
diferensiasi sosial - suatu sistem kelas sosial dengan sistem linear atau tanpa membeda-bedakan tinggi-rendahnya kelas sosial itu sendiri. Contoh: agama.
integrasi sosial - pembauran dalam masyarakat, bisa berbentuk asimilasi, akulturasi, kerjasama, maupun akomodasi.

Pengertian Interaksi Sosial
Homans ( dalam Ali, 2004: 87) mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya.
Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll.
Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya.
Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya.

Sekilas
Tentang Kartu Perlindungan Sosial
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

sosial di indonesia .

Ketika membahas social kemasyarakatan Indonesia sangat terasa sekali Bagaimanapun kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, PALING sedikit 23,63 juta penduduk Indonesia terancam kelaparan saat ini, di antaranya 4,35 juta tinggal di Jawa Barat. Ancaman kelaparan ini akan semakin berat, dan jumlahnya akan bertambah banyak, seiring dengan Mereka yang terancam kelaparan adalah penduduk yang pengeluaran per kapita sebulannya di bawah Rp 30.000,00.

Di antara orang-orang yang terancam kelaparan, sebanyak 272.198 penduduk Indonesia, berada dalam keadaan paling mengkhawatirkan. Dari jumlah itu, sebanyak 50.333 berasal dari Jawa Barat, di antaranya 10.430 orang tinggal di Kabupaten Bandung dan 15.334 orang tinggal di Kabupaten Garut. Mereka yang digolongkan terancam kelaparan dengan keadaan paling mengkhawatirkan adalah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp 15.000,00 sebulan.

Angka-angka ancaman kelaparan itu dapat disimak dalam laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional 1996 dalam buku "Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 1996" yang dipublikasikan Biro Pusat Statistik, dan buku "Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 1996" yang dipublikasikan Kantor Statistik Provinsi Jawa Barat.

Karena data dalam laporan itu diperoleh pada tahun 1996, saat Indonesia belum terpuruk dalam krisis ekonomi, maka sudah selayaknya perlu disimak dengan lebh hati-hati. Salah satu rambu kehati-hatian yang diperlukan adalah keadaan Indonesia saat ini yang ditandai dengan meroketnya harga, sedangkan pendapatan penduduk merosot yang antara lain disebabkan oleh banyaknya orang yang terkena PHK.

Ada kemungkinan angka tahun 1996 itu lebih baik daripada keadaan Indonesia 1998. (Pada saat makalah ini ditulis, penulis belum membaca buku "Statistik Kesejahteraan Rakyat 1997" yang diterbitkan BPS, Maret 1998).

Dalam keadaan yang begitu berat, sebagian penduduk Indonesia terpaksa mengais sah untuk mempertahankan hidupnya, seperti terpang dalam cover majalah internasional Newsweek, 27 Juli 1998, dan Pikiran Rakyat, 6 Agustus 1998.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas.

Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max-Neef et. al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu :

1. Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.

2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.

3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.

4. Kemiskinan partisipasi , tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.

5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.

6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Bila ditinjau dari konsep kebutuhan, maka 6 macam kemiskinan ini bisa diatasi dengan pemenuhan dua macam kebutuhan diatas. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan memenuhi kebutuhan praktis sedang kemiskinan yang lain diatasi dengan pemenuhan kebutuhan strategis .

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Akhir-akhir ini terlihat kecenderungan bahwa kemiskinan akan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan seiring dengan meningkatnya urbanisasi den krisis ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal sebelumnya kemiskinan diidentikkan dengan fenomena desa atau daerah terpencil yang minus sumber dayanya.

Tapi kemiskinan tetap sebagai suatu kondisi sosial yang umumnya invisible den belum dipahami sepenuhnya oleh para pengambil keputusan. Ini pula yang menjadi motif utama pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotnan (P2KP) yang dalam pelaksanaannya menggunakan paradigma dan pemahaman baru.

Kemiskinan sebagai masalah nasional, tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi.

Proyek P2KP yang telah diluncurkan pemerintah dengan penekanan pada pendekatan komunitas dan bertumpu pada pengembangan manusia. Ini terlihat jelas dalam latar belakang proyek yang menegaskan bahwa Proyek P2KP dirancang secara khusus dengan pengertian bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan dengan lebih memberdayakan komunitas itu sendiri khususnya komunitas ditingkat kelurahan.

Pemberdayaan komunitas dilaksanakan dengan menyediakan sumberdaya yang tepat dan menekankan bahwa pengambilan keputusan maupun tanggung jawab berada di tangan komunitas sendiri.

Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia orang miskin "baru" semakin bertambah.

cari mengenai indonesia